- Freelancer asing dilarang bekerja tanpa izin di bidang fotografi, videografi, make-up, dan jasa kreatif lainnya di Singapura, termasuk jika mereka hanya berstatus turis atau pelajar.
- Sanksi tegas menanti pelanggar, mulai dari denda hingga S$20.000, penjara maksimal dua tahun, hingga larangan masuk kembali ke Singapura.
- Tujuan aturan ini adalah melindungi tenaga lokal serta menegakkan regulasi ketenagakerjaan agar industri kreatif lebih profesional dan adil
Pemerintah Singapura melalui Kementerian Tenaga Kerja (Ministry of Manpower/MOM) bersama asosiasi industri kreatif Vicpa baru-baru ini menegaskan aturan bahwa fotografer, videografer, make-up artist, dan penyedia jasa kreatif lain yang berasal dari luar negeri tidak boleh bekerja di Singapura tanpa izin resmi. Kebijakan ini muncul setelah ditemukannya praktik perusahaan yang memanfaatkan tenaga asing berstatus turis atau pelajar untuk jasa pernikahan dan acara, padahal hal itu jelas melanggar aturan ketenagakerjaan.
Apa yang Diatur
Dalam edaran terbaru disebutkan bahwa freelancer asing tidak boleh menawarkan jasa fotografi, videografi, tata rias, maupun layanan kreatif lain selama berada di Singapura dengan visa turis atau pelajar. Larangan ini juga mencakup kegiatan promosi, misalnya mengiklankan jasa di media sosial atau katalog. Perusahaan lokal pun diingatkan agar tidak lagi mempekerjakan atau menggunakan jasa freelancer asing tanpa izin kerja.
Sanksi Hukum
Pelanggaran aturan ini tidak dianggap sepele. Freelancer asing yang terbukti bekerja tanpa izin dapat dikenakan denda hingga S$20.000 atau hukuman penjara sampai dua tahun. Perusahaan maupun pihak yang mempekerjakan mereka juga bisa dikenai sanksi serupa. Selain itu, ada kemungkinan pelanggar diblokir untuk masuk kembali ke Singapura atau bekerja di sana pada masa depan.
Mengapa Aturan Ini Dikeluarkan
Langkah ini terutama bertujuan melindungi pekerja lokal yang merasa persaingannya semakin berat akibat praktik pekerja asing tanpa izin. Pemerintah juga ingin menegakkan Undang-undang Tenaga Kerja Asing agar industri kreatif memiliki standar yang jelas, profesional, dan tidak merugikan tenaga kerja lokal. Dengan aturan tegas, reputasi industri pernikahan dan jasa kreatif di Singapura diharapkan semakin kuat sekaligus adil bagi semua pihak.
Implikasi bagi Freelancer dan Perusahaan
Bagi freelancer asing, pesan yang disampaikan cukup jelas: mereka harus mengurus izin kerja resmi bila ingin menjalankan jasa kreatif di Singapura. Perusahaan dan klien lokal pun dituntut lebih berhati-hati dalam memeriksa status izin kerja sebelum melakukan kontrak. Dengan demikian, semua pihak bisa terhindar dari risiko hukum yang berat.