- Pemerintah AS memulai penutupan sebagian besar operasi (shutdown) setelah Kongres gagal menyetujui anggaran penampungan dalam waktu.
- Administrasi Trump membekukan dana sekitar US$26 miliar untuk negara bagian yang dikuasai Partai Demokrat — termasuk US$18 miliar untuk proyek transportasi di New York dan US$8 miliar untuk proyek energi hijau.
- Sekitar 750.000 pegawai federal terkena dampak: sebagian diminta berhenti kerja, sebagian lain tetap bekerja tanpa bayaran, dan potensi pemecatan jika shutdown berlangsung lama.
Pada Rabu, pemerintah Amerika Serikat secara resmi memulai penutupan sebagian besar aktivitas pemerintahan setelah Kongres gagal menyetujui rancangan anggaran jangka pendek yang menjadi jembatan sementara pendanaan. Upaya legislatif yang diajukan oleh kedua kubu — Republik dan Demokrat — ditolak dalam pemungutan suara di Senat.
Karena tidak ada kesepakatan, operasi pemerintahan non-esensial dihentikan sementara, sementara lembaga-lembaga penting seperti pertahanan, bea cukai, dan layanan darurat tetap berjalan, meski di beberapa bagian tanpa bayaran bagi stafnya.
Bekunya Dana ke Negara Bagian Demokrat
Langkah kontroversial diambil oleh pemerintahan Trump dengan membekukan dana senilai US$26 miliar untuk negara bagian yang dikuasai Partai Demokrat. Dana tersebut mencakup:
- US$18 miliar untuk proyek transportasi (termasuk subway, pelabuhan) di New York.
- US$8 miliar untuk proyek energi hijau di 16 negara bagian Demokrat, seperti California dan Illinois.
Langkah ini dianggap sebagai manuver politis: Presiden Trump ingin memanfaatkan momen shutdown untuk melemahkan prioritas Demokrat dan mengukuhkan kendalinya atas anggaran federal, yang secara konstitusional semestinya dikendalikan oleh Kongres.
Wakil Presiden JD Vance bahkan menyatakan bahwa jika shutdown berlangsung lebih dari beberapa hari, administrasi mungkin melakukan pemecatan permanen terhadap pegawai federal — meskipun belum pernah terjadi di masa-masa shutdown sebelumnya.
Dampak terhadap Pegawai Feder al & Layanan Publik
Shutdown ini berdampak langsung terhadap pegawai pemerintah federal. Sekitar 750.000 pegawai diperintahkan untuk tidak bekerja. Bagi beberapa pegawai yang tetap bekerja (seperti personel militer atau petugas perbatasan), mereka dipaksa bekerja tanpa bayaran sementara.
Beberapa lembaga telah mengumumkan pemangkasan atau PHK parsial: misalnya Kantor Paten dan Merek Berhadapan dengan pengurangan sekitar 1% dari 14.000 pegawai.
Layanan publik non-kritis seperti penelitian ilmiah, pengawasan keuangan, dan pembersihan lingkungan ikut terganggu. Contoh konkret: Departemen Urusan Veteran masih memberikan layanan pemakaman di kuburan nasional, namun tidak akan memasang nisan atau merawat rumput.
Reaksi Politik & Saling Menyalahkan
Pemimpin Demokrat mengecam tindakan pembekuan dana untuk proyek transportasi New York sebagai serangan terhadap warga biasa demi kepentingan politik. Senator Schumer menuduh bahwa warga Amerika digunakan sebagai “pion” dalam pemaksaan politik.
Partai Republik membantah tuduhan itu dan mengatakan bahwa solusi panduan sangat sederhana: maju dan setujui pendanaan, maka krisis akan usai. Senator John Thune menyatakan bahwa pembekuan dana “akan hilang” jika Kongres kembali menyetujui anggaran.
Pemungutan suara di Senat memperlihatkan bahwa meskipun Republik mendominasi (53–47), mereka tetap memerlukan dukungan tujuh senator Demokrat untuk mencapai ambang 60 suara guna mengesahkan undang-undang pendanaan.
Di tengah kekacauan, sejumlah lembaga pemerintah memasang materi propaganda yang menyalahkan “sayap kiri ekstrem” atas shutdown — langkah yang bisa melanggar Undang-Undang Hatch, yang melarang penggunaan layanan publik untuk propaganda politik.
Potensi Jalur Keluar & Risiko Jangka Panjang
Meskipun shutdown bukan hal baru — ini merupakan yang ke-15 kalinya sejak 1981 — studi dari lembaga nonpartisan menunjukkan bahwa krisis jangka pendek seperti ini biasanya tidak membawa kerusakan ekonomi permanen.
Namun, aspek yang menyedihkan adalah kemungkinan pemecatan permanen terhadap pegawai federal jika shutdown terus-menerus berlanjut, sebuah langkah yang belum pernah terjadi pada periode shutdown sebelumnya.
Keluar dari krisis ini sangat tergantung pada sikap politik Partai Republik dan Demokrat menjelang pemilihan tengah masa 2026, serta apakah keduanya mampu mencapai kompromi yang menyeimbang.